reformasi intelijen indonesia for Dummies

reformasi intelijen indonesia for Dummies

Blog Article

Bahkan jika aksi terorisme telah terjadi seperti Ali Imron yang dalam penjara, ia tetap dimanfaatkan untuk kepentingan intelijen.

Dibutuhkan strategi yang matang dalam mengelola lembaga intelijen agar dapat terus efektif dalam menjalankan tugasnya tanpa meninggalkan prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas.

Melakukan kegiatan khusus (didefinisikan sebagai kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kebijakan luar negeri AS di luar negeri bertujuan dalam perencanaan dan sehingga pelaksanaan agar "peran Pemerintah Amerika Serikat tidak terlihat atau diketahui oleh publik," dan berfungsi untuk mendukung kegiatan-kegiatan seperti itu, tetapi yang tidak dimaksudkan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan politik di Amerika Serikat, opini publik, kebijakan, media dan atau tidak termasuk kegiatan diplomatik atau pengumpulan dan produksi intelijen atau mendukung fungsi terkait);

Langkah pertama adalah dengan memperbaiki intelligence cycle, Langkah kedua yang dapat ditempuh dalam penguatan intelijen negara adalah dengan memperkuat dan memperat koordinasi intelijen negara, terutama lewat Kominda.

Etimologis kata “Telik Sandi” sendiri merupakan gabungan kata “telik,” yang berarti cermat dan teliti, dengan “sandi,” yang berarti rahasia. Oleh karena itu, Telik Sandi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang cerdas yang memiliki sifat rahasia, dan mereka ditugaskan dengan tugas yang memerlukan kecermatan dan ketelitian, seperti memata-matai kerajaan lain atas perintah kerajaan atau penguasa.

In conclusion, we want to underline 3 key challenges. Very first, the experience of the militarization of intelligence and the usage of intelligence businesses for the advantage of the elite should serve as a lesson for the restructuring and reform of intelligence into an experienced company, impartial from politics and serving the passions on the condition exclusively.

Reformasi intelijen terkait dengan kerahasiaan intelijen harus dapat memperkuat tingkat kerahasiaan rahasia intelijen agar tidak bisa diakses oleh sembarang orang atau pun consumer lain selain person yang memeberikan arranging dan direction

Paska 27 tahun perjalanan panjang reformasi, cita-cita reformasi memang belum mati, tapi reformasi hidup dilingkungan yang sama sekali bukan habitatnya. Begitu pula wajah intelijen negara yang bopeng terjangkit virus “politik ugal-ugalan”, akibat pandemi selama rezim Jokowi.

Hal ini menjadi tantangan mengingat secara riil ada efisiensi anggaran yang berpotensi memotong kemampuan pengelolaan jaringan oleh anggota badan intelijen tersebut. Bukan rahasia jika anggaran BIN di periode sebelumnya sangat besar.

Lembaga intelijen sendiri justru dianggap terlibat mengambil bagian dari agenda “politisasi vaksin.” Beberapa waktu lalu BIN bersama mantan Kemenkes Terawan memaksa agar vaksin nusantara segera mendapatkan pengakuan dari BPOM. Dengan label “karya anak bangsa” banyak pihak (termasuk BIN) memaksa BPOM untuk melakukan uji lebih lanjut.

Intelijen di period awal kemerdekaan memang terjadi militerisasi mengingat ancaman saat itu adalah ancaman perang dari luar selain ancaman disintegrasi dari dalam.

Berbagai kasus dugaan politisasi intelijen, penyalahgunaan intelijen, hingga inefektivitas intelijen masih mendapatkan respons pengawasan yang minim yang selama ini menjadi penghambat berjalannya agenda reformasi intelijen.

Aware of the constraints in their army in the face with the Dutch aggression, the individuals and federal government of Indonesia made a decision to battle overseas threats for the country's independence. Therefore, in 1947, the People's War Doctrine where all the strength of the countrywide armed forces as well as informasi lebih lanjut the Neighborhood and methods were being deployed to confront the Dutch aggression, was officially implemented inside the Military and the broader armed forces given that the countrywide army method.

Jika intelijen mempunyai informasi tentang suatu ancaman terhadap negara maka Intelijen Negara wajib untuk berkoordinasi kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan hukum.